PS TNI, PS Polri, dan Persoalan Laten Sepakbola Indonesia

4ea85103-42fc-43d3-b689-ae6d1517231e_11.jpg
Karena sepakbola adalah hak segala bangsa, maka tak ada yang
berhak melarang siapa pun bermain bola. Siapa pun boleh main
bola, siapa pun bisa saja membuat sebuah kesebelasan: mau
laki-laki atau perempuan, tua atau muda, homo atau heteroseksual,
hingga agamis atau ateis. Jika sipil boleh bermain bola atau
membuat kesebelasan, tentu militer pun boleh.

Tentu saja tentara boleh main bola, juga berhak ikut kompetisi.
Tidak bisa disangkal, keterlibatan tentara dalam sepakbola
Indonesia sudah berlangsung lama — jauh sebelum era sawan
turnamen seperti sekarang.

Sejarah PSSI, misalnya, lekat sekali dengan militer. Mayoritas
Ketua Umum PSSI adalah orang militer, setidaknya pernah aktif
memegang senjata. Pendiri PSSI, Ir. Soeratin, pernah aktif
dalam medan perjuangan bersenjata di masa revolusi. Dari
Maladi, Maulwi Saelan, Bardosono,. Ali Sadikin, Sjarnoebi Said,
Kardono, Azwar Anas hingga Agum Gumelar adalah nama-nama
tentara yang pernah menjadi pemimpin tertinggi PSSI.

Lagi pula, tentara atau kepolisian ikut kompetisi profesional
merupakan hal jamak di banyak negara — misalnya di Asia
Tenggara dan Asia. Di liga Malaysia ada Angkatan Tentara
Malaysia (ATM FA). Di Singapura ada  Singapore Armed
Forces Football Club (kini menjadi Warriors FC) juga Home
United FC (dulunya Police Football Club, kini gabungan
kepolisian, Kementerian Dalam Negeri dan dinas imigrasi). Di
Thailand ada Army United dan Air Force Central. Di Korea
Selatan ada Sangju Sangmu FC (tentara) dan Ansan Mugunghwa FC
(kepolisian).

Keterlibatan tentara dalam sepakbola Indonesia memang tidak
terhindarkan — tapi bukan semata karena faktor kesejarahan
atau ikut-ikutan tren di beberapa negara yang sudah saya
sebutkan. Keterlibatan tentara tidak terhindarkan karena
aspek-aspek lain yang tidak kalah penting dari dua hal itu.

Pertama, faktor infrastruktur. Pemilik lapangan sepakbola
terbanyak di Indonesia itu bukan PSSI maupun asprov atau klub
sepakbola, melainkan pemerintah. Lupakan dulu soal stadion
sepakbola, melainkan pada ketersediaan lapangan. Dalam soal
itu, TNI adalah salah satu institusi pemerintah (jika bukan
satu-satunya) yang memiliki fasilitas lapangan sepakbola
terbanyak di Indonesia. Dari tingkat Mabes hingga Koramil,
bertebaran lapangan-lapangan sepakbola. Sangat biasa kita
menemukan lapangan sepakbola di setiap tangsi, dari tangsi
detasemen/bataliyon/resimen. Bukan hal langka jika mess tentara
pun dilengkapi fasilitas lapangan sepakbola. Dan itu terbentang
dari Aceh hingga Papua.

"https://images.detik.com/community/media/visual/2016/01/19/a71b0430-1e41-4ae2-8d89-6f9c8dd1599a_169.jpg?w=620"
alt="">

Ketika ruang-ruang publik di kota-kota besar mulai tergusur,
termasuk lapangan sepakbola, lapangan-lapangan yang berada di
lingkungan militer relatif masih terjaga. Banyak kesebelasan
elit Indonesia yang menggunakan lapangan-lapangan militer untuk
latihan sehari-hari karena bahkan klub profesional pun banyak
yang tak punya lapangan untuk latihan.

Amat menyenangkan membayangkan lapangan-lapangan itu bisa
diakses oleh publik. Persoalan infrastruktur yang banyak
menjadi kendala pengembangan sepakbola Indonesia, dari tingkat
SSB hingga profesional, akan sangat terbantu oleh
lapangan-lapangan militer itu. Biar bagaimana pun,
lapangan-lapangan sepakbola itu adalah aset negara — tentu
saja dengan tidak mengabaikan aspek keamanan.

Kedua, keberadaan kesebelasan-kesebelasan militer di level
amatir. Hampir setiap angkatan mempunyai kesebelasannya
sendiri-sendiri. Pecinta sepakbola yang lama mengamati
sepakbola Indonesia tentu akrab dengan nama PSAD (Persatuan
Sepakbola Angkatan Darat), PSAU (Persatuan Sepakbola Angkatan
Udara) dan PSAL (Persatuan Sepakbola Angkatan Laut). Tiga nama
itu, hebatnya lagi, tidak hanya ada di tingkat pusat. Banyak
daerah yang punya PSAD, PSAU atau PSAL-nya masing-masing.

Sampai batas tertentu, setidaknya di kesebelasan-kesebelasan
yang akarnya ada di lingkungan perserikatan,
kesebelasan-kesebelasan militer itu menjadi salah satu soko
guru. Mereka terlibat aktif dalam kompetisi internal
kesebelasan-kesebelasan (yang dulunya perserikatan). Di hampir
setiap tim besar perserikatan yang memutar roda kompetisi
internal, selalu ada — minimal satu– kesebelasan militer itu.

Persoalan menjadi lain ketika hendak bermain bola di level
profesional. Tidak gampang untuk bergabung di kompetisi resmi,
baik semi-pro maupun profesional. Ada banyak persyaratan yang
harus dipenuhi. Semua persyaratan itu harus dipenuhi bukan
untuk mempersulit yang sebenarnya gampang, tapi justru agar
tidak menggampang-gampangkan persoalan hanya karena, misalnya,
punya cukup duit.

Kalau pun punya uang, tidak sembarang uang boleh diputar di
ajang kompetisi profesional. Anggaran negara, baik APBD maupun
APBN, tak boleh lagi digunakan untuk sepakbola profesional.
Mencari sponsor jelas menjadi keharusan, tapi bisakah dan
bolehkah institusi pemerintah seperti TNI/Polri mencari
sponsor? Perundang-undangan jelas tidak membolehkan hal itu.

Belum aspek-aspek lain di luar soal uang. Setidaknya ada empat
aspek lain, selain soal finansial, yang mesti dipenuhi oleh
setiap klub yang ingin mendapatkan lisensi sebagai klub pro
(merujuk standar AFC). Empat aspek selain finansial itu adalah
aspek legal, aspek sporting, aspek personalia dan administrasi
serta aspek infrastruktur.

Sebab kompetisi sepakbola bukan cuma perkara duit untuk semusim
dua musim, tapi ada hal lain yang tak kalah penting:
keberlanjutan.

Sangat banyak orang kaya Indonesia yang suka sepakbola dan
beberapa di antaranya mampu-mampu saja untuk mendanai sebuah
kesebelasan. Persoalannya, berapa banyak uangnya dan berapa
lama sanggup terus menerus mensubsidi? Tidak semua orang kaya
penggemar bola seperti Glenn Sugita, misalnya, yang bisa
membangun Persib Bandung menjadi lebih survive (setidaknya
hingga hari ini). Bukankah kita lebih sering mendengar cerita
tentang kesebelasan yang jor-joran di satu atau dua musim tapi
kemudian berantakan dan hancur lebur hanya karena sang bohir
(entah politisi, pengusaha, atau pejabat publik) tak mau lagi
mengucurkan uang (dengan berbagai alasan).

Belum soal aspek legal. Kesebelasan yang selama ini bermain di
ISL diwajibkan berbadan hukum PT (walau pun masih ada saja yang
bandel dan tidak mengurusnya — juga dibiarkan saja, sampai
kemudian BOPI bersikap keras). Sudah jelas institusi
pemerintah, termasuk TNI/Polri, tidak boleh mendirikan entitas
binis semacam PT. Pasca reformasi, jangan lupa, “bisnis
militer” adalah isu yang sensitif dan rentan kena kritik sana
sini.

Jika persyaratan infrastruktur tidak akan menjadi persoalan PS
TNI, karena PS TNI punya Stadion Siliwangi dan fasilitas
latihan berupa lapangan sepakbola yang berlimpah di seantero
Bandung (PS TNI akan menjadi satu-satunya kesebelasan yang
punya stadion sendiri, kesebelasan lainnya hanya menumpang
stadion milik Pemda/Pemkot/Pemkab), maka aspek legal inilah
yang menjadi persoalan paling pelik jika tentara atau polisi
akan ikut kompetisi profesional. Ada opsi alternatif:
kesebelasan TNI/Polri yang akan bertarung di kompetisi
profesional menggunakan payung koperasi karyawan yang lahir
dari rahim militer/kepolisian.

Persoalannya, aspek legal keharusan berbadan hukum itu, dalam
kasus Indonesia, entah mengapa seakan disempitkan sebagai
keharusan mendirikan sebuah PT. Padahal badan hukum bukan hanya
PT.

Inilah yang menjadi awal persoalan yang melatari konflik
kepentingan dan kepemilikan di klub-klub eks perserikatan.
Posisi klub-klub anggota, yang puluhan tahun menjadi soko guru
klub perserikatan, menjadi rumit dalam skema PT. Mereka harus
berhadapan dengan para pemilik modal yang datang belakangan dan
sekonyong-konyong menjadi pemilik saham (Persib salah satu yang
punya persoalan ini dan sejauh ini persoalan belum sepenuhnya
tuntas). Akan berbeda jika klub-klub eks perserikatan itu
dibolehkan memilih badan hukum selain PT, misalnya koperasi.
Real Madrid, Barcelona atau Athletic Bilbao adalah sedikit
contoh kesebelasan top dunia yang berbadan hukum koperasi,
bukan korporasi (PT).

Mengambilalih klub yang sudah eksis lebih dulu, entah dengan
istilah akuisisi, pembelian, merger, tukar guling atau apalah
apalah apalah itu namanya, adalah opsi yang bagi saya sangat
bermasalah.

Pertama, lagi-lagi soal keberlanjutan. Sudah sangat banyak klub
di Indonesia yang berpindah kota, berganti pemilik dan berganti
nama. Tapi nyaris semuanya bermasalah. Sejauh ini, baru
Sriwijaya FC yang relatif sudah teruji keberlanjutannya
semenjak mengambil Persijatim Solo FC. Beberapa tahun
mendatang, kita akan melihat apakah Pusamania Borneo FC (yang
sebelumnya bernama Perseba Bangkalan) bisa terus eksis
sebagaimana Sriwijaya FC.

"https://images.detik.com/community/media/visual/2016/01/19/d345b714-52ef-4193-9e75-5b0b875d7b2d_169.jpg?w=620"
alt="">

Katakanlah Panglima TNI atau Kapolri sekarang punya komitmen
dalam sepakbola, sampai berapa lama komitmen ini akan bertahan?
Kita tahu pucuk kepemimpinan di setiap institusi pemerintah
akan berganti secara berkala. Kesebelasan eks perserikatan,
yang intim dengan penguasa daerah, sudah hafal seperti apa
rasanya dan dampaknya jika pucuk kepemimpinan daerah berganti
dari orang yang gila bola ke orang yang tidak peduli dengan
sepakbola. Tanyakanlah hal itu kepada, misalnya, suporter
Persik Kediri.

Kedua, opsi macam itu menyisakan persoalan lain yaitu nasib
kesebelasan yang diambil-alih. Persijatim FC, sejak menjadi
Persijatim Solo FC dan lantas menjadi Sriwijaya FC, tidak
pernah lagi berkiprah di kompetisi sepakbola nasional. Itulah
yang terjadi di Rengat, misalnya, setelah Persires mengembara
di berbagai kota dengan bersalin nama berkali-kali (dari Bali
hingga Kuningan). Pembinaan dan atmosfir sepakbola di Rengat
dengan sendirinya meredup.

Bersama redupnya sepakbola di Rengat, ada banyak mimpi,
harapan, dan cita-cita anak-anak Rengat yang ingin menjadi
pemain bola mungkin harus dilupakan. Ada harga yang mungkin
harus dibayar jika sebuah kesebelasan berganti pemilik atau
berpindah tempat: redupnya atmosfer sepakbola di sebuah tempat.
Juga sejarah, serta tradisi, dan ingatan kolektif, yang mesti
tutup buku.

Ketiga, dan ini yang terpenting, regulasi yang tidak jelas.
Baru-baru ini publik sepakbola dihentak oleh pernyataan Tigor
Shalom Boboy, salah satu petinggi PT Liga Indonesia, yang
mengatakan Persipasi Bandung Raya tidak pernah terdaftar di PT
Liga. Ini lucu karena nama Persipasi Bandung Raya disebut-sebut
dalam berbagai pemberitaan sebagai peserta ISL 2015 (kala itu
bernama QNB League) sebelum dihentikan karena polemik dengan
BOPI.

Pelita Jaya adalah bagian tak terpisahkan dari kerumitan
terkait perubahan nama, home base atau kepemilikan sebuah klub
di Indonesia. Pelita sudah berkali-kali ganti nama, dari Pelita
Mastrans, Pelita Jaya Karawang, Pelita Jaya Purwakarta, Pelita
Bandung Raya, Persipasi Bandung Raya hingga (terakhir dan
konon) Pelita Madura United. Ini belum menghitung merger atau
apalah apalah apalah namanya dengan Arema Indonesia, atau Arema
Malang, yang memunculkan nama Cronus di balakang nama Arema.

"https://images.detik.com/community/media/visual/2015/10/19/84387182-e489-4b1b-9c6f-b40e101dd407_169.jpg?w=620"
alt="">

Trayek perpindahan/pergantian atau apalah apalah apalah namanya
dari sejarah Pelita ini membuatnya bisa bersaing dengan
Primajasa atau Kramat Djati atau Sumber Kencono. Jika Pelita
adalah PS alias Pesatuan Sepakbola (FC dalam bahasa Inggris),
sementara nama-nama terakhir itu adalah PO (Perusahaan Otobus).
Pelita adalah “nama generik” dari ketidakjelasan dan
kesemrawutan regulasi dalam perkara perubahan nama, home base
atau kepemilikan sebuah klub di Indonesia — sebagaimana odol
yang dulunya hanya merk dagang pasta gigi, kini sinonim dengan
pasta gigi itu sendiri.

Perubahan nama, home base atau kepemilikan sudah lama menjadi
persoalan laten dalam sepakbola Indonesia. Ketidakjelasan
itulah yang membuat saya, berkali-kali, menggunakan diksi
“apalah apalah apalah namanya” untuk kesemrawutan ini. Kita
tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi: akuisisi,
pembelian, merger, sekadar pindah home base, dan ganti nama
ataukah tukar guling, tukar kasur atau tukar bantal?
Kesimpangsiuran soal Persipasi Bandung Raya adalah contoh
mengapa kita layak menyebut persoalan laten ini sebagai “apalah
apalah apalah namanya”.

Membawa bendera PS TNI atau PS Polri, hingga batas tertentu,
membawa-bawa nama pemerintah. Dan tugas pemerintah, dalam
urusan olahraga profesional, adalah membangun regulasi agar
lahir atmosfer (industri) sepakbola yang sehat — usaha yang
sudah dimulai oleh BOPI yang bersikap tegas dalam kurun 1,5
tahun terakhir ini. “Terjun bebas” dalam kompetisi sepakbola
profesional dengan cara bypass membeli/mengakuisisi/merger atau
apalah apalah apalah namanya bukanlah contoh yang baik bagi
institusi pemerintah.

Jika pun PS TNI atau PS Polri ingin terlibat dalam kompetisi
profesional, pilihan untuk merangkak dari bawah, mengikuti
lajur piramida kompetisi, saya kira akan jauh lebih
bermartabat. Ini akan menjadi contoh yang hebat, juga model
yang sehat, bagi siapa pun orang (kaya) baru yang ingin masuk
ke sepakbola Indonesia. TNI/Polri akan dengan gagah bisa
berkata: “Hey, kau Bohir, jangan sok punya uang terus bisa
nyelonong gitu aja. Kami saja merayap dari bawah, kok.”

Pilihan mengikuti piramida kompetisi dari bawah juga akan
menghindarkan TNI/Polri terseret dalam konflik kepentingan
sepakbola Indonesia. Jangan sampai hasrat dan ambisi besar
TNI/Polri untuk bermain di level tertinggi kompetisi
profesional dipakai orang lain sebagai alat barter untuk
memuluskan agenda-agenda tertentu, dari perkara perizinan
hingga perkara-perkara yang lain.

Dengan cara inilah, saya kira, TNI/Polri sebagai institusi
pemerintah bisa ikut andil dalam memberi contoh yang sehat.
Agar kompetisi sepakbola Indonesia menjadi profesional, bukan
pura-pura profesional, atau apalah apalah apalah namanya….

====

*penulis adalah Chief Editor @panditfootball. Beredar di dunia
maya dengan akun @zenrs

(mrp/din)

Sbr